BADUNG, DINAMIKAPOLITIK.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengungkapkan pentingnya data sebagai dasar referensi untuk merumuskan kebijakan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Daerah Sensus Pertanian 2023 di Bintang Bali Resort Kuta pada Senin pagi.
Dewa Made Indra menyatakan bahwa pengambilan keputusan pemerintah yang didasarkan pada data menunjukkan transformasi pemerintahan menuju Data Based Government atau pemerintahan berbasis data. Ia menekankan bahwa kini, setiap kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal pembagian sembako, peningkatan ketahanan pangan, dan pembangunan kedaulatan pangan, selalu berlandaskan pada data. Mantan Kalaksa BPBD Bali ini mengingatkan bahwa kualitas data sangat penting, karena dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas kebijakan yang diambil.
Dewa Made Indra juga mengapresiasi kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang menghasilkan data kredibel untuk kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Ia menyatakan bahwa BPS memiliki instrumen, sumber daya, dan metode yang kredibel serta teruji dalam pengumpulan dan penyajian data. Oleh karena itu, data yang dihasilkan oleh BPS seharusnya menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali, Endang Retno Subiyandari, menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi Sensus Pertanian 2023 bertujuan untuk mengkoordinasikan aspek teknis, administrasi, pengolahan data, analisis, dan diseminasi pasca kegiatan Sensus Pertanian 2023. Ia juga mengumumkan bahwa hasil sensus pertanian akan disampaikan secara serentak oleh BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota pada acara yang digelar BPS RI di Jakarta.
Endang Retno Subiyandari juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali atas dukungan penuh pada setiap kegiatan perstatistikan di Bali. Ia mengungkapkan bahwa pada acara diseminasi hasil sensus pertanian di BPS RI, Provinsi Bali akan menerima anugerah ‘Anindhita Wistara Data’ sebagai hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, di mana Provinsi Bali meraih poin tertinggi.[*dp]
