BANGLI, DINAMIKAPOLITIK.com – Bappeda Provinsi Bali, bersama-sama dengan kabupaten dan kota se-Bali, telah sepakat untuk menggelar pertemuan tahunan melalui Forum Bappeda se-Bali Tahun 2023. Acara yang dilangsungkan di Pahdi Specialty Coffee Kintamani Bangli ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, Wakil Bupati Bangli, Kepala Bappeda provinsi, kabupaten, dan kota se-Bali, serta Sekretaris, Kepala Bidang, dan staf teknis.
Dalam laporannya, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bangli, I Putu Ganda Wijaya, menyampaikan bahwa tema utama Forum Bappeda se-Bali Tahun 2023 adalah “Percepatan Penanggulangan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Bali.” Forum ini bertujuan untuk mencapai kesamaan persepsi di antara semua peserta dalam mengakselerasi penanganan prevalensi stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program dan kegiatan di anggaran tahun 2024.
Pembukaan forum dilakukan oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, yang menegaskan pentingnya sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mencapai visi misi kepala daerah. Kepala Bappeda Provinsi Bali juga menyampaikan apresiasi atas dukungan moril dari Bupati dan Wakil Bupati Bangli, memberikan semangat tambahan bagi insan perencana dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Bali menyoroti urgensi mendiskusikan kondisi kemiskinan terkini di Bali dan merumuskan strategi perencanaan ke depan. Ika Putra, Kepala Bappeda Provinsi Bali, mengingatkan bahwa penanganan kemiskinan dan stunting adalah agenda nasional, dengan Presiden RI Joko Widodo menetapkan target untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
Ika Putra juga menyampaikan optimisme terkait penanganan kemiskinan ekstrem di Bali, dengan angka yang dilaporkan menunjukkan penurunan pada tahun 2023. Meskipun angka pasti masih menunggu rilis resmi, ia menyatakan keyakinannya bahwa penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting akan meningkat melalui alokasi anggaran APBD 2024. Ika Putra menekankan bahwa meskipun besaran persentase anggaran tidak selalu menjadi indikator utama, peningkatan secara keseluruhan anggaran penanganan kemiskinan ekstrem menunjukkan perhatian dan keseriusan Pemerintah Provinsi Bali serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali dalam mencapai target kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024.[*dp]